Sosok Jendral Dibalik Pembantaian Etnis Rohingya

min aung hlaing (sumber foto: sycbyouth.org)

Gema Indonesia - Beberapa pekan terakhir kita terus disuguhi berita kejinya perlakuan militer myanmar terhadap etnis rohingya. Namun siapakah orang yang bertanggungjawab atas perlakuan keji militer tersebut?

Dia adalah panglima angkatan bersenjata myanmar, jendral senior min aung hlaing.

Dia diyakini menjadi orang yang sangat bertanggungjawab atas gelombang kekerasan yang terjadi di Rakhine.

Lahir pada 1956 dan dibesarkan di Dawei, sang jendral sempat mengenyam pendidikan hukum di Yangon sebelum mengabdi pada militer.

Dilansir dari liputan6.com (10/9/17), kiprahnya di angkatan bersenjata melejit pada 2009, setelah berhasil menumpas gerakan pemberontak Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army di Kokang.

Peristiwa itu mengakibatkan eksodus 37.000 warga sipil ke China serta mengawali kecurigaan PBB bahwa sang jenderal melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan pada operasi tersebut.

Dan dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30 Maret 2011, ia diangkat menjadi Commander in Chief (Panglima) Angkatan Bersenjata Myanmar, menggantikan Jenderal Than Shwe.

Than Shwe merupakan kepala negara terakhir era junta Myanmar, sebelum dilengserkan lewat reformasi 30 Maret 2011, hari yang sama ketika Aung Hlaing menjabat sebagai Panglima.

Akan tetapi, meski Myamnar telah melakukan reformasi dari sistem junta, Jenderal Aung Hlaing menekankan, militer akan tetap melakukan campur tangan besar dalam politik Myanmar.

"Tentara yang duduk sebagai legislator dapat bekerja untuk kepentingan terbaik negara dengan melakukan tugas politik nasional," jelas Aung Hlaing seperti dikutip dari Associated Press.

Militer memiliki 56 kursi dari total 224 di House of Nationalities (Senat) dan 110 kursi dari total 440 di Region Assembly (Kongres).

Kehadiran Jenderal Aung Hlaing yang dominan, jumlah kursi untuk militer yang cukup signifikan di parlemen, dan kuatnya hubungan tentara yang aktif di politik dengan petinggi eks-junta militer, diyakini membuat angkatan bersenjata Myanmar memiliki pengaruh yang sangat kuat di pemerintahan.

Menurut organisasi pegiat HAM, Burma Campaign, sang jenderal memiliki kuasa untuk menghentikan tindak kekerasan militer terhadap Rohingya.

"Hanya ada satu orang di Burma yang dapat memerintahkan tentara untuk menghentikan pembunuhan dan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya, ia adalah Min Aung Hlaing," jelas Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign, organisasi pegiat HAM yang berbasis di Inggris.

Sumber: liputan6.com