February 4, 2017

Media Asing Ini Ungkap Alasan Banyak Warga Miskin tak Mau Pilih Ahok


Gema Indonesia - Media Australia Sydney Morning Herald membuat tulisan tentang bagaimana warga miskin Jakarta menolak cagub pejawat Ahok dalam pemilihan gubernur. Syney Morning Herald menulis dengan judul "the real reason many poor Jakartans are Opposing in the gubernatorial election". 

Herald menceritakan bagaimana kisah Dharma Diani yang menunjukkan kondisi rumahnya, kampung nelayan miskin di Jakarta Utara. Kampung itu kini terlihat seperti zona perang. Entah bagaimana orang-orang masih tetap tinggal di tengah tumpukan puing-puing, hanya berlindung di dalam tenda tambal sulam yang dirakit dari papan dan spanduk iklan bekas.

Kampung tersebut bernama Kampung Akuarium, salah satu wilayah yang menjadi target kampanye agresif Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran dilakukan dengan dalih untuk mengatasi masalah endemik di tengah kota, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya ruang hijau.

Warga Kampung Akuarium mengaku diberi surat perintah pengusiran 11 hari sebelum rumah mereka dihancurkan oleh buldoser pada April tahun lalu.

"Kami tidak pernah diberitahu mengapa (digusur), tapi Ahok di media mengatakan ia ingin mengubah daerah ini menjadi daerah tujuan wisata religi karena ada masjid tua di dekatnya. Ahok terus mengatakan ia ingin merevitalisasi daerah ini, tapi tidak ada yang terjadi sejak penggusuran itu," kata Dharma.

Dharma, yang menyambung hidup dengan menjual tabung gas adalah satu di antara 70 keluarga yang menolak untuk mengalah kepada pemerintah daerah. Rumahnya telah rata, meski ia berhasil menyelamatkan beberapa barang miliknya dan mendirikan sebuah gubuk darurat.

"Gubuk ini mengalami kebocoran tentu saja dan jika angin terlalu kuat, atap terbang," katanya.

Ia mengaku tidak dapat memilih untuk pindah ke rusun murah yang disediakan oleh pemerintah. Rusun tersebut terletak 25 km dari tempat tinggalnya.

"Beberapa dari kami adalah nelayan dan bekerja di pasar ikan. Jika dia memindahkan kami ke suatu tempat sejauh empat jam perjalanan di lalu lintas yang padat, bagaimana kami bisa bekerja? Bagaimana bisa kami bisa membayar?" ujar Dharma.

Mata Dharma berkaca-kaca saat bercerita kepada Sydney Morning Herald di tenda pengungsian yang dilengkapi dengan spanduk "Kampung Saya adalah Hidup Saya".

"Ahok melabeli kami sebagai penghuni liar dan ilegal. Ia mengatakan kami hanya bisa menduduki lahan kosong dan menyebarkan penyakit TBC. Kami mencoba untuk bertemu dengannya, tapi dia tidak mau menerima kami. Dia keterlaluan. Dia kejam. Bagi kami, seorang pemimpin seharusnya tidak seperti itu," kata dia.

Ironisnya, hampir semua warga Kampung Akuarium, termasuk Dharma, mendukung Ahok ketika ia mengikuti pemilihan gubernur Jakarta pada 2012 lalu sebagai wakil dari Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, yang sekarang menjabat sebagai presiden, juga telah mengunjungi Kampung Akuarium selama tiga kali selama kampanye pemilihan gubernur. Dharma mengatakan, Jokowi sempat membuat kontrak politik untuk mengakhiri penggusuran dan memberikan sertifikat tanah kepada orang-orang yang tinggal di kampung itu selama lebih dari 20 tahun.

"95 persen dari orang-orang dari kampung ini telah mendukung mereka. Tidak masalah bagi kami jika Ahok adalah Kristen dan Cina. Kami tidak pernah peduli tentang ras dan agama. Sekarang kami mendapatkan masalah ini karena Ahok sendiri. Dia adalah pengacau," kata Dharma.

Ketika ditanya apakah ada warga yang tersisa di kampungnya yang akan memilih Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta pada 15 Februari mendatang, Dharma menggeleng pahit.

"Nol persen. Menurut akal sehat, dia membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Hal ini telah membuat banyak orang menjadi lebih politis, termasuk saya," katanya.

Wilayah Kalijodo turut diratakan dalam semalam pada Februari tahun lalu, setelah Ahok memutuskan ingin membersihkan daerah itu dan ingin mengubahnya menjadi sebuah taman. Pada September di tahun yang sama, ratusan keluarga juga diusir dari Bukit Duri, sebagai bagian dari rencana memperlebar sungai Ciliwung, untuk mengurangi banjir.

Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan penggusuran warga tersebut telah melanggar hukum.

Ian Wilson dari Murdoch University Research mengatakan, tuduhan-tuduhan tajam banyak ditujukan kepada Ahok setelah ia diadili karena diduga melakukan penistaan agama Islam. Hal itu menimbulkan kekhawatiran atas pertumbuhan intoleransi agama dan ras, serta radikalisme di Indonesia.

Wilson segera mengunjungi Kampung Akuarium setelah rumah-rumah di wilayah itu dihancurkan buldoser. Dia menyaksikan, banyak warga yang terguncang. Bahkan ada salah seorang nelayan yang pergi bekerja ke Kalimantan dan menemukan rumahnya telah rata dengan tanah setelah kembali ke Jakarta.

"Ketika saya pertama kali ke sana, orang-orang terlihat memiliki tanda terkena gangguan trauma dan kerusakan psikologis yang nyata atas apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mereka. Kampung ini sepenuhnya mendukung Jokowi dan Ahok. Masalahnya bukan karena mereka rasis karena Ahok adalah Cina. Isu itu terjadi sebagai dampak dari kebijakan Ahok sendiri," ujar Wilson

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memperkirakan, lebih dari 16 ribu keluarga telah mengungsi dalam dua tahun terakhir. Hafid Abbas dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, penggusuran paksa telah melanggar hak asasi manusia.

"Orang miskin kemungkinan tidak memiliki ruang untuk hidup dengan aman di Jakarta," kata Hafid.

Hafid memperingatkan, untuk mencegah kerusuhan sosial di Jakarta, pemerintah daerah harus berhenti melakukan penggusuran karena alasan yang tidak adil, seperti pengembangan lahan oleh perusahaan.

Saat ini di Kampung Akuarium terlihat banyak spanduk milik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pesaing Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta. Mereka yang didukung oleh partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah bersumpah tidak akan melakukan penggusuran.

Sebuah bendera Gerindra menggelepar di antara reruntuhan bangunan. Dharma mengatakan, Gerindra telah mendistribusikan tenda, makanan, dan obat-obatan untuk para pengungsi.

"Banyak pengungsi yang menderita flu karena rumah mereka sekarang terbuka. Tentu saja kami bersimpati kepada Gerindra karena mereka memberikan kami bantuan," ujar Dharma.

Wilson melakukan penelitian bagaimana lawan politik Ahok telah memanfaatkan kekecewaan warga untuk menarik simpati, termasuk yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).

"FPI, dengan segala kekurangannya, akan sering berada di sana untuk memberikan dukungan logistik selama penggusuran. Sebagian besar anggota FPI datang dari kampung, sehingga hubungan yang dijalin merupakan hubungan intelektual kelas menengah. Banyak anggota kampung telah menjadi pendukung bona fide FPI selama beberapa bulan terakhir dan melakukan demonstrasi anti-Ahok," ungkap Wilson.

Dharma mengatakan, FPI berada di Kampung Akuarium sejak hari penggusuran untuk membagi-bagikan makanan dan kasur. Penggusuran di Kampung Akuarium terjadi beberapa bulan sebelum Ahok terlibat dalam kontroversi karena diduga menghina Islam.

"Mereka selalu membantu kami dalam situasi seperti ini," kata Dharma.

Sumber: Republika
Share:

Zaitun Rasmin: KH Ma’ruf Amin Sangat Menghargai Umat


Gema Indonesia - Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Zaitun Rasmin menilai sikap Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin sudah tepat untuk sementara waktu tidak menerima kunjungan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Menurut Zaitun, sikap tersebut merupakan yang terbaik.

“Karena ketua umum MUI sangat menghargai aspirasi umat,” ujar Zaitun kepada Republika.co.id, Sabtu (4/2).

Zaitun mengatakan, umat saat ini sedang gelisah dan marah atas sikap yang ditunjukkan oleh Ahok dan penasehat hukumnya. Namun, lanjutnya, secara pribadi Kiai Ma’ruf sudah memaafkan Ahok meskipun masih enggan menerimanya untuk bertemu.

Memaafkan Ahok, Zaitun menilai, menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa dari Rais Am PBNU tersebut. Kiai Ma’ruf, kata dia, tentu juga menyadari tidak bisa semena-mena untuk tidak menghargai aspirasi umatnya.

“Kalau bertemu kasian umat,” kata Zaitun.

Belum bersedianya Kiai Ma’ruf bertemu Ahok dapat menghindari prasangka yang tidak inginkan karena masih suasana pilkada. Karena itu, menurut Zaitun, Kiai Ma’ruf mengharapkan tidak dikaitkan lagi dengan masalah politik.

Kendati demikian, lanjutnya, bukan tidak mungkin pertemuan antara Kiai Ma’ruf dengan Ahok akan terlaksana setelah pilkada selesai. Zaitun menuturkan semua itu bergantung pada perkembangan di persidangan dugaan penistaan agama oleh Ahok. 

Sumber: Republika
Share:

Pengamat: Ahok Seperti tak Hidup di Indonesia


Gema Indonesia - Pakar politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti merasa dirinya tidak hidup di Indonesia. Padahal, saat ini dia tengah mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta, tetapi bersikap seolah dirinya tidak membutuhkan dukungan dari para pemilih.

"Dari dulu Ahok ini kok seperti tidak hidup di Indonesia. Dia ikut pilkada dan dia harus mendapat dukungan dari para pemilih. Tapi dia seolah-olah tidak hidup di Indonesia, seperti hidup di Singapura atau di Hongkong," kata Maswadi saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (4/2).

Terakhir, ketika Ahok bersikap kasar terhadap Ketua MUI KH Ma'rauf Amin di persidangan lanjutan kasus penistaan agama. Menurut Maswadi, sikap tersebut menunjukan Ahok tidak ada keinginan untuk menarik simpati umat Islam dalam kontestasi Pilgub DKI. Padahal, sebagian besar penduduk Jakarta, adalah umat Islam.

"Sama sekali dia (Ahok) tidak ingin menarik simpati umat Islam, dan kemudian ini terus berlanjut. Padahal dia membutuhkan suara dari umat Islam karena sebagian besar yang milih itu orang-orang Islam. Kemudian separuh umat Islam yang ada di Jakarta itu adalah umat Muslim yang taat," jelasnya.

Apa yang dilakukan Ahok, menurut Maswadi malah seperti sebaliknya, yakni menyinggung dan mengabaikan umat Islam. Padahal, umat Islam memiliki kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. 

"Jadi enggak berusaha menarik simpati umat Islam. Padahal umat Islam kan punya kekuatan poilitik yang tidak bisa diabaikan," ucapnya.

Sumber: Republika
Share:

Pemuda Muhamadiyah: Kesatuan Bangsa Terancam Ulah Ahok


Gema Indonesia - Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman mengatakan perlakuan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Kiai Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus penodaan agama, jelas-jelas sebuah ancaman serius bagi kebinekaan dan nilau luhur bangsa.

Pedri menilai tindakan Ahok terhadap Ketua MUI adalah tindakan mengancam keseluruhan umat Islam di Indonesia. "Tindakan ini berarti mengancam seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab KH Ma'ruf adalah Ketua Umum MUI yang merupakan lembaga resmi sebagai representasi seluruh ormas dan elemen umat Islam," ujarnya, Sabtu (4/2).

Sebagai Ketum MUI, kata dia, tentu beliau merupakan imam dan pemimpin tertinggi bagi seluruh umat Islam. Pedri menilai tindakan tanpa etika dan tanpa adab yang dilakukan Ahok dan penasehat hukumnya itu sudah sepatutnya memancing kemarahan seluruh ummat Islam. 

"Hal ini makin membuat gaduh suasana kebangsaan kita. Kegaduhan yang sudah ada saja belum reda, dan itu berawal dari ucapan sembrono seorang Ahok. Kesatuan bangsa ini telah terancam oleh ulah Ahok seorang," jelasnya.

Sumber: Republika
Share:

Aduh... #KonserGue2 Ahok-Djarot Sisakan 100 Ton Sampah


Gema Indonesia - Pagelaran #KonserGue2 yang dimeriahkan sejumlah arti papan atas Ibu Kota dan dihadiri ribuan pendukung Ahok-Djarot menyisakan sampah di lokasi konser. Diperkirakan sampah bekas konser tersebut mencapai 100 ton.

Salah seorang petugas kebersihan Anas (45) mengatakan, sebanyak 180 petugas diterjunkan untuk membersihkan sampah mulai dari lokasi konser hingga area parkir sekitar Senayan seperti JCC. Usai acara, ratusan petugas langsung bekerja untuk membersihkan sampah.

"Istirahatnya nanti pas maghrib, setelah itu kita kerja lagi. Kalau belum beres juga dilanjutkan besok pagi," kata Anas yang bekerja di PT Hastamurti Yogatama kepada SINDOnews, Sabtu (4/2/2017).

Anas menuturkan, jumlah sampah di area konser hingga sekitaran JCC bisa mencapai 100 ton. "Ini mah bukan kiloan lagi, tapi bisa mencapai 100 ton," ujar Anas yang sehari bertugas membersihkan sampat di area Ex Driving Senayan, Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan Anas bersama ratusan rekannya masih terus membersihkan sampah di area lokasi.

Sumber: okezone
Share:

Timses Anies-Sandi Laporkan Dukcapil DKI ke KIP


Gema Indonesia - Tim Pemenangan paslon gubernur dan wagub DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, menyambangi Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jakarta di Jalan Kramat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (3/2). Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandiaga mendatangi KIP Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi data surat keterangan (suket) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI.

Sebab, setelah dua kali dikirimkan surat oleh tim sukses (timses) paslon nomor tiga tersebut, 25 dan 30 Januari 2017, PPSI Dinas Dukcapil tak juga menyerahkan data suket yang dikeluarkannya, baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI maupun timses kandidat.

"Dalam surat kedua kami pada 30 Januari, dijelaskan selambat-lambatnya data suket yang memuat nama dan alamat penerima, diserahkan Rabu (1/2) kemarin. Karena tidak juga diberikan, makanya kami mengadukannya ke KIP Jakarta," ujar Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandiaga, Yupen Hadi, usai bertemu komisioner KIP dalam keterangan tertulisnya.

KIP Jakarta menerima permohonan yang diajukan Yupen bersama Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandiaga, Agus SP Otto, tersebut dengan No Permohonan 0005/II/KIP-DKI-PS/2017 oleh perwakilan sekretariat Apriyani.Timses Anies-Sandiaga, kata Yupen, sangat menyoroti masalah ini, karena saat pemilihan 15 Februari nanti, pemilih yang memiliki suket disamakan posisinya dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (DPT). 

"Tapi, yang resmi diterima kami hingga kini, baru DPT," katanya.

Padahal, sambung Yupen, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti, seluruh warga yang berhak memilih, namanya diumumkan. "Karena derajatnya sama dengan DPT, seharusnya data suket juga harus dipublikasikan jauh-jauh hari sebelumnya," ujar dia.

Jika Dinas Dukcapil tak kunjung membuka data riil suket tersebut, Yupen yakin, masalah ini bakal menggelinding liar di kemudian hari. "Muara dari ditutup-tutupinya data suket adalah kecurangan. Pilkada DKI yang jujur dan adil cuma jadi slogan. Ujung-ujungnya omong kosong," ujar dia. Timses Anies-Sandiga berharap, KIP segera memproses permohonan tersebut sebelum pemungutan suara digelar.

Sumber: Republika
Share:

Pendataan Kiai oleh Polisi Timbulkan Keresahan


Gema Indonesia - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap Polda Jatim yang mendata Kiai di Jawa Timur, khususnya Jombang. Menurutnya, sikap polisi tersebut membuat resah kiai-kiai di Jombang.

"Karena kyai di Jombang resah, dan mereka diingatkan kaya jaman PKI. Kalau ulama di Jombang saja resah, bisa dibayangkan tempat lainnya," kata Hidayat, saat dihubungi, Sabtu (4/2).

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada klarifikasi secara terbuka dan jujur dari Polri, untuk apa dilakukan pendataan, karena hal tersebut menimbulkan keresahan. Klarifikasi juga agar langkah polisi itu tidak menimbulkan kontroversi dan ditunggangi pihak ketiga yang ingin memecah belah, mengadu domba, dan menimbulkan kecurigaan ulama dengan Polri. 

"Saya kira segera Kapolri memberi klarifikasi yang jujur dan terbuka. Kalau tidak ada perlunya, untuk apa pendataan ini?" ujar dia.

Hidayat menjelaskan, pendataan dilakukan oleh Kemendagri jika terkait kependudukan, sementara soal -soal agama, termasuk pesantren, menjadi ranah dari Kemenag. Ia menyatakan, para kiai jangan dikriminalisasi dan diskriminasi. Apalagi, sebelumnya seorang terdakwa berani mempermalukan Rais aam NU dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. 

"Jadi tanda tanya besar untuk apa pendataan kiai. Para kiai tidak perlu didata, kiai sudah jelas sejarah dan kiprahnya di Indonesia amat berjasa bagi Indonesia, dan Indonesia belum cukup membalas jasa," ujarnya.

Sumber: Republika
Share:

Daftar Berita

Blog Archive

Theme Support